Komisi VIII Dorong Pengelolaan Asrama Haji Secara Profesional

04-12-2019 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto : Naefuroji/mr

 

Komisi VIII DPR RI memberikan dukungan kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI dan para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji agar mampu mengelola asrama haji secara profesional. Ke depan, Komisi VIII DPR RI akan melakukan rapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Kemenag untuk membahas opsi pengembangan Asrama Haji secara profesional.

 

“Bagaimana kalau itu grade-nya kita naikan, dengan manajemen yang bagus, gedung yang bagus, kamar yang bagus, sehingga orang tidak minder menginap di Asrama Haji,” papar Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag di Ruang Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

 

Politisi Fraksi PAN ini merasa miris melihat Asrama Haji yang dibangun dengan anggaran Rp 50 miliar tapi hanya dipakai pada saat musim Haji, setelah itu mangkrak tak terawat dengan baik. Bahkan biaya perawatan asrama sehari-hari harus mengharapkan anggaran dari Pemerintah. “Dari pada mangkrak Rp 50 miliar, malu lagi kita. Kalau dibangun sekelas hotel akan menjadi hidup asrama haji, orang bisa menginap tapi syariah,” imbuhnya.

 

Yandri mengusulkan agar pengelolaan Asrama Haji bisa sekelas hotel berbintang dengan mengedepankan prinsip syariah. Dengan begitu ada banyak manfaat yang bisa didapat, pemeliharaan asrama haji terus berjalan, dan juga bisa menyerap tenaga kerja. Adapun berkenaan dengan payung hukum yang menaungi, legislator dapil Banten itu memastikan Komisi VIII DPR RI akan membahasnya lebih lanjut.

 

Dalam rapat tersebut, Komisi VIII DPR RI juga meminta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag untuk segera membentuk UPT Asrama Haji di daerah bagi yang belum berstatus UPT sebagai upaya meningkatkan pelayanan bagi jemaah Haji. Selain itu Komisi VIII DPR RI juga mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan para Kepala UPT Asrama Haji menyediakan sarana dan prasarana di Asrama Haji untuk kaum disabilitas serta untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap jemaah Haji. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...